Pemerintah Inggris Selidiki Manchester City Usai Sorotan Anggota Parlemen
Pemerintah Inggris Selidiki Manchester City Usai Sorotan Anggota Parlemen - sumber: (givemesport)
Berita Liga Inggris – Manchester City kembali menjadi sorotan setelah seorang anggota parlemen meminta penyelidikan formal terkait dugaan pelanggaran regulasi keuangan Liga Premier. Sebuah komisi independen menemukan City bersalah atas sebagian besar dari 115 tuduhan terkait kontrak komersial palsu yang memungkinkan mereka menggelembungkan pendapatan lebih dari £900 juta. Klub tersebut telah mengajukan banding atas putusan ini dan hasilnya diharapkan diketahui awal tahun depan.
Di tengah kontroversi yang berkembang, anggota parlemen dari Partai Buruh, Liam Byrne, mengungkapkan bahwa Financial Reporting Council (FRC) sedang meneliti audit klub tersebut. Byrne mengirim surat kepada ketua FRC, menanyakan mengapa sistem audit gagal mengungkap pelanggaran selama sembilan tahun. Dia menyoroti bahwa temuan ini justru terungkap melalui laporan media, bukan proses audit yang ada.
FRC merespons dengan menyatakan bahwa mereka sedang memeriksa temuan komisi disipliner independen terkait laporan keuangan Manchester City dan audit eksternal oleh BDO LLP. Byrne menyoroti celah dalam kemampuan FRC untuk mendapatkan bukti dari klub dan mengejar direktur yang berada di luar aturan disipliner mereka. Dia mendesak pemerintah untuk menjelaskan mengapa reformasi untuk menutup celah ini ditinggalkan dan tindakan apa yang akan diambil untuk memperkuat pengawasan.
Pemeriksaan ini dapat berujung pada investigasi formal, dimana auditor dan beberapa pejabat klub bisa menghadapi pemeriksaan. Ini termasuk audit oleh BDO dan kemungkinan pelanggaran oleh direktur atau karyawan City. Banding yang diajukan klub tidak menghentikan penyelidikan ini, dan jika ditemukan pelanggaran, dapat berujung pada penegakan akuntansi selain dari 115 tuduhan yang sudah ada.
Sementara itu, Dewan Kota Manchester juga melakukan tinjauan internal terhadap kesepakatan properti dengan pemilik klub, Abu Dhabi United Group, yang dimulai sejak 2014. Kesepakatan ini dianggap kontroversial karena terkait pembangunan hampir 1.800 rumah. Dewan mempertanyakan apakah £3 juta yang mereka terima sesuai dengan nilai yang seharusnya, mengingat keuntungan ADUG dibukukan di luar negeri. Kepemimpinan dewan yang baru ingin mendapatkan kepastian dan menegaskan mereka tidak akan membuat kesepakatan serupa di masa depan.